dagiitonews--Selain
demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen penting untuk
perwujudan sebuah negara yang berkeadaban. Apabila demokrasi dan HAM berjalan
dengan baik maka akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis dan
kritis terhadap penegakan HAM.
Diera
globalisasi saat ini, hampir semua negara menyatakan sebagai negara demokrasi
termasuk negara yang sistem pemerintahannya bersumber dari kedaulatan rakyat
seperti Indonesia. Kedaulatan rakyat merupakan paham kenegaraan yang penjabaran
dan pengaturannya terdapat dalam Undang-Udang Dasar (UUD) suatu negara dan
penerapannya disesuaikan dengan filsafat hidup rakyat dari negara yang
bersangkutan.
Spirit
kerakyatan yang menjadi watak negara. Demokrasi merupakan syarat utama dalam
negara yang berkedaulatan rakyat, karena kekuasaan tertinggi berada ditangan
rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat karena dengan
demokrasi hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri jalannya organisasi
pemerintahan ataupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) sesuai kehendaknya dapat
dijamin.
Hak
dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat
sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.
Sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga HAM
adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, seperti
hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan.
Ada
sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan
berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan
berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.
HAM
itu tidak boleh dicabut karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka HAM
adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan
sebagai karunia Tuhan. Karena semua HAM itu dari tuhan, maka tidak
diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang
mencabutnya.
Dibalik
adanya HAM yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari
setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang
ditekankan dalam Undang-undang (UU) tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang
dilandasinya. Apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya
HAM.
Semua orang hak berbicara di muka umum dan bebas menyampaikan hak manifesto rakyat terhadap penguasa dunia, terutama kepada pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan arti dan tujuan demokrasi. Bagi setiap suku dan bangsa yang hidup dalam sistem demokrasi bebes mengemukan pendapat di muka umum tanpa merasa ragu dan khawatir demi persamaan hak rakyat.
Semua orang hak berbicara di muka umum dan bebas menyampaikan hak manifesto rakyat terhadap penguasa dunia, terutama kepada pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan arti dan tujuan demokrasi. Bagi setiap suku dan bangsa yang hidup dalam sistem demokrasi bebes mengemukan pendapat di muka umum tanpa merasa ragu dan khawatir demi persamaan hak rakyat.
Sementara
ini, tak seorang yang hak berbicara menyangkut perbedaan ideologi, sebab
ideologi berawal dari komitmen luhur dari suatu bangsa yang hendak menentukan
nasib sendiri. Persoalan ideologi adalah suatu ungkapan yang dititipkan dan
dijanjikan oleh para leluhurnya demi persamaan hak rakyat dan menjunjung
tingginya harkat dan martabat manusia yang hidup diatas negerinya sendiri.
Perbedaan
ras dan budaya bukan menjadi handikap sebagai suatu negara yang hidup dari
sistem demokrasi, tetapi kita saling mengakui adalah persoalan ideologi yang
belum pernah terselesaikan sepanjang perjuangan ini. Hanya adanya ruang
demokrasi yang bebas menyampaikan keinginan rakyat terhadap pemerintah adalah
solusi penyelesaian masalah ideologi. Janganlah kita berpotang dagu karena
dorongan dari jiwa nasionalisme yang berperan sepihak tanpa memiliki jiwa
humanisme secara universal sebagai ciptaan yang mulia.
Rasanya
terharu pada pemusnahan etnis yang berbasis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
yang diterjadi dibelahan bumi. Dan kita telah mengetahui bahwa, pelanggaran
(HAM) adalah anak kandung dari persoalan ideologi yang belum pernah
terselesaikan sepanjang perjungan dari proses penjajahan. Sebelum melakukan
penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua, tidak diijinkan seorangpun yang
memunculkan, NKRI harga mati atau papua harga mati. Yang menjadi tunututan
rakyat adalah melakukan ruang perundingan bersama untuk mengakhiri pelanggara
HAM di Tanah Papua.
Demokrasi
adalah salah satu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara dengan kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui
perwakilan. Sedangkan HAM merupakan hak yang melekat pada manusia secara
kodrati dan tidak dapat dihilangkan oleh pihak lain.
Demokrasi
dan HAM merupakan elemen yang penting untuk mewujudkan suatu negara yang
berkeadaban. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia
sebab Hak Asasi Manusia akan terwujud apabila dijamin oleh negara yang
demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara
mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia.
Sejak
Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus
1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945
(yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana
kedaulatan berada ditangan Rakyat.
Indonesia
sebagai negara demokratis harus mampu menjamin tegaknya HAM agar dapat
mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Dan perkembangan demokrasi dan HAM di
Indonesia dapat dilihat dari periode sebelum kemerdekaan hingga periode setelah
kemerdekaan (hingga sekarang).
Oleh
karena itu, perlu adanya kordinasi bersama dan membangun suatu komunikasi yang
konstruktif kepada elite politik, keamanan nasional, pemerintah pusat dan
daerah, kaum moralis, dan seluruh kalangan aktivis wajib menyepakati tahapan
perundingan secara demokratis sebagai jaminan hidup bagi setiap suku dan bangsa
yang hendak menentukan nasib sendiri. (Awimee Gobai)
0 komentar:
Posting Komentar