.

.

.

.

Pembebasan Nasional dan Kebudayaan

Add caption
Pengantar penerjemah

Papua Barat adalah tanah terjajah. Mengatakannya demikian berkonsekuensi besar mendapat penolakan, sudah pasti dari kalangan rakyat penjajah— apalagi pemerintahnya, tetapi juga dari sesama rakyat terjajah.

Kenapa rakyat bangsa terjajah tidak serta merta sanggup memahami penjajahan? Kenapa rasisme menjadi senjata dominasi kebudayaan? Dan mengapa perlawanan terhadap penjajahan, pertama-tama, dan paling penting, mengambil bentuk perjuangan kebudayaan?

Perjuangan gerakan kebudayaan Arnold Ap di Papua Barat adalah fondasi penting yang diketahui hingga saat ini bagi pembentukan identitas bangsa Papua Barat. Proses itu segera dihancurkan pemerintah Indonesia, tetapi tidak hancur. Munculnya gerakan muda terorganisir melanjutkan perjuangan penentuan nasib sendiri Papua Barat dari Indonesia dalam satu dekade terakhir ini telah membentuk kebudayaan baru di tanah terjajah Papua Barat. Kebudayaan itu adalah perlawanan terbuka damai.

Terkesan di permukaan gerakan muda ini adalah gerakan politik belaka. Tetapi jauh ke dalamnya, padahal, dengan berbagai kesulitan dan kontradiksi mereka sedang mengkonfrontasi kebudayaan kolonial Indonesia yang paling penting di tanah terjajah Papua Barat, yakni: budaya anti konflik dan mentalitas inlander. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah representasi paling luas gerakan pembebasan Papua Barat yang sedang membangun kebudayaan baru tersebut. Dengan aksi-aksi terbuka yang berani, mereka hanya sedang mengajarkan satu hal pada sesama bangsa tertindas Papua, yaitu ‘martabat’.Dan terhadap rakyat bangsa penjajah mereka dengan lantang berpesan: “kita beda bangsa”.

Saya memilih artikel singkat Amilcar Cabral ini untuk diterjemahkan karena dengan jernih dia menjelaskan kenapa penghancuran dan penundukan kebudayaan masyarakat asli adalah hal paling pokok yang dilakukan kolonialisme. Dan bagaimana perjuangan untuk menemukan dan membentuk kembali kebudayaan masyarakat terjajah dimulai, pertama-tama, oleh gerakan politik pembebasan. Baginya perjuangan politik pembebasan adalah perjuangan kebudayaan itu sendiri, yang didalamnya terdapat perjumpaan dari berbagai kebudayaan individu dan kelompok-kelompok sosial. Perjumpaan itu berwujud konflik dan transformasi terus menerus beragam jenis kebudayaan manusia-manusia yang bersaling silang dalam proses penyatuan nasional sebagai satu bangsa yang senasib sepenanggungan: bangsa terjajah.

Amilcar Cabral adalah pejuang pembebasan Guinea Bissau dan Cape Verde, seorang insinyur pertanian, penulis, dan pemimpin politik sekaligus pemikir pembebasan nasional. Dia adalah salah satu figur anti kolonial di Afrika yang paling terkenal.
Semoga menginspirasi, lalu berguna (Kuntsa). 

Pembebasan Nasional dan Kebudayaan

Amilcar Cabral
Teks ini aslinya disampaikan pada 20 Februari 1970; sebagai bagian dari Seri Pengajaran Memorial Eduardo Mondlane (1) di Universitas Syracuse, New York, dibawah pengawasan Program Studi Afrika bagian Selatan.

Ketika Goebbels, otak dibalik propaganda Nazi, mendengar kebudayaan sedang didiskusikan, seketika dia keluarkan revolvernya. Demikian Nazi, wujud imperialisme paling tragis, yang karena rasa hausnya terhadap dominasi—sekalipun mereka semua rusak parah seperti Hitler—memahami betul nilai kebudayaan sebagai suatu faktor perlawanan terhadap dominasi asing.

Sejarah mengajarkan kita bahwa, dalam situasi tertentu, sangat mudah bagi orang asing memasok dominasinya kepada seseorang. Namun ia juga mengajarkan kita bahwa, apapun kemungkinan wujud aspek material dari dominasi ini, ia hanya dapat dipertahankan oleh represi permanen dan terorganisir atas kehidupan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Pencangkokan dominasi asing hanya dapat terjadi oleh penghancuran total bagian paling signifikan dari populasi yang didominasi.

Sebetulnya, menggunakan sejata untuk mendominasi orang, pertama-tama mensyaratkan senjata itu diarahkan untuk menghancurkan, setidaknya menetralisir dan melumpuhkan, kehidupan kebudayaannya. Karena, dengan kehidupan kebudayaan asli yang kuat, dominasi asing tidak dapat memastikan kelangsungannya. Diberbagai kesempatan, tergantung faktor-faktor eksternal dan internal yang menentukan evolusi masyarakat yang bersangkutan, perlawanan kebudayaan (yang tidak bisa dihancurkan) mengambil bentuk baru (politik, ekonomi, bersenjata) demi menantang sepenuh-penuhnya dominasi asing.

Prinsip dominasi asing, baik imperialis maupun bukan, akan memilih:
Kalau tidak melikuidasi (menyingkirkan/menghancurkan) seluruh populasi di negeri yang didominasi, dengan cara menghapus kemungkinan bagi perlawanan kebudayaan; maka mereka memenangkannya dengan cara menyusupkan dirinya, pelan-pelan tanpa merusak, ke dalam kebudayaan orang-orang yang didominasi—yakni, mengharmonisasi dominasi politik dan ekonomi orang-orang ini dengan kepribadian budaya orang-orang yang mendominasi.

Hipotesis pertama mensyaratkan genosida populasi masyarakat asli dan menciptakan suatu ruang hampa yang mengosongkan dominasi asing dari isinya dan objeknya: yakni orang-orang yang didominasi. Hipotesis kedua (yakni harmonisasi) hingga saat ini belum dibuktikan oleh sejarah. Pengalaman luas manusia membuat kita bisa menduga bahwa hipotesis ini tidak memmiliki kemungkinan praktis: tidak lah mungkin mengharmonisasi dominasi ekonomi dan politik atas masyarakat, seberapapun derajat perkembangan sosialnya, dengan pelestarian kepribadian budayanya.
Demi menghindar dari pilihan-pilihan ini—yang mungkin disebut sebagai dilema perlawanan kebudayaan—dominasi kolonial imperialis mencoba menciptakan teori yang, malah, hanya merupakan formulasi menjijikkan dari rasisme, dan yang pada praktiknya, diterjemahkan ke dalam blokade permanen terhadap populasi masyarakat asli atas dasar kediktatoran rasis (atau demokrasi).
Inilah, misalnya, yang dimaksud dengan teori asimilasi progresif pupulasi asli, yang terbukti hanya menjadi upaya, yang sebetulnya jahat, untuk menyangkal kebudayaan orang-orang yang bersangkutan. Kegagalan total dari “teori” ini, yang dipraktikkan oleh beberapa kekuasaan kolonial, termasuk Portugal, adalah bukti paling telanjang atas ketidakabsahannya, dan karakter brutal (anti kemanusiaan)nya. Absurditas pendapat ini sampai-sampai terjadi pada kasus Portugis, ketika Salazar menegaskan bahwa Afrika itu tidak ada.

Ini juga berlaku pada apa yang disebut teori apartheid, yang diciptakan, diterapkan dan dikembangkan atas landasan dominasi ekonomi dan politik orang-orang di Afrika bagian selatan oleh minoritas rasis, bersama semua kejahatan memalukan yang terjadi terhadap kemanusiaan. Praktik apartehied mengambil bentuk eksploitasi tak terbatas atas tenaga kerja massa orang-orang Afrika, dikurung dan direpresi dalam kam konsentrasi terbesar dalam sejarah kemanusiaan.

Contoh praktis ini memberikan ukuran sejauh mana drama dominasi imperialis asing ketika berhadapan dengan kenyataan budaya orang-orang yang didominasi. Itu juga menunjukkan hubungan-hubungan yang kuat, saling bergantung dan mengisi yang terjadi antara situasi kebudayaan dengan situasi ekonomi (dan politik) dalam perilaku masyarakat manusia. Pada kenyataannya, kebudayaan yang selalu berada dalam kehidupan sebuah masyarakat (yang terbuka maupun tertutup), kurang lebih merupakan hasil dari aktivitas ekonomi dan politik masyarakat itu; juga ekspresi dinamis dari jenis-jenis hubungan yang berlaku di masyarakat itu, di satu sisi antar manusia (secara individual maupun kolektif) dengan alam, dan, di sisi lain, dikalangan individual, kelompok-kelompok individu, strata sosial atau kelas-kelas.

Nilai kebudayaan sebagai elemen perlawanan terhadap dominasi asing terbentang di atas kenyataan bahwa kebudayaan itu adalah manifestasi paling kuat atas ideologi atau gagasan dari kenyataan historis dan fisik masyarakat yang didominasi atau yang akan didominasi. Kebudayaan secara spontan adalah buah dari sejarah manusia dan penentu sejarah, oleh pengaruh positif atau negatif yang diterapkannya pada evolusi hubungan-hubungan antar manusia dan lingkungannya, antar manusia atau kelompok manusia di dalam masyarakat, serta antar masyarakat-masyarakat yang berbeda. Pengabaian fakta ini dapat menjelaskan kegagalan beberapa upaya dominasi asing—juga kegagalan beberapa gerakan-gerakan pembebasan internasional.

Mari kita periksa asal usul pembebasan nasional. Kita mesti letakkan fenomena historis ini dalam konteks kekinian, yakni, pembebasan nasional yang melawan dominasi imperialis. Dominasi imperialis ini, seperti kita ketahui, berbeda bentuk maupun isi dari tipe dominasi asing yang mendahaluinya (kesukuan, aristokrasi militer, feudal, dan dominasi kapitalis di masa era persaiangan bebas).
Karakteristik paling utama, yang lazim bagi berbagai jenis dominasi imperialis, adalah penyingkiran proses sejarah orang-orang yang didominasi melalui pengambilalihan paksa dengan cara kekerasan, kerja-kerja bebas proses perkembangan kekuatan-kekuatan produktif. Sekarang, dalam semua masyarakat dimanapun, level perkembangan tenaga produktif dan sistem pemanfaatan sosial kekuatan-kekuatan ini (sistem kepemilikan) menentukan moda produksi. Menurut pendapat kami, moda produksi yang kontradiksi-kontradiksinya terwujud oleh intensitas perjuangan kelas, adalah faktor prinsip dalam sejarah semua kelompok manusia, level kekuatan produktif menjadi kekuatan pendorong sejati dan permanen terhadap sejarah.

Bagi setiap masyarakat, setiap kelompok orang, yang dianggap sebagai suatu entitas ber-evolusi, level kekuatan produktif menandakan tahap perkembangan masyarakat dan masing-masing komponennya di dalam hubungannya dengan alam, di dalam kapasitasnya beraksi atau bereaksi secara sadar terhadap alam. Hal itu menandakan dan mensyaratkan tipe hubungan-hubungan material (diekspresikan secara subjektif maupun objektif) yang ada di berbagai kalangan atau kelompok yang mendirikan masyarakat bersangkutan. Hubungan-hubungan dan tipe hubungan antara manusia dengan alam, antar manusia dan lingkungannya. Hubungan-hubungan dan tipe hubungan di kalangan individu atau komponen kolektif dari masyarakat. Semua ini tak saja menyatakan sejarah, tetapi juga menyatakan kebudayaan.

Apapun yang mungkin menjadi karakteristik ideologis atau idealis dari ekspresi kebudayaan, budaya adalah suatu elemen paling penting dari sejarah rakyat. Budaya, mungkin, adalah produk sejarah seperti halnya bunga adalah produk dari tanaman. Seperti sejarah, atau justru karena dialah sejarah, budaya memiliki basis materialnya pada level kekuatan-kekuatan produktif dan moda produksi. Kebudayaan menanamkan akarnya ke dalam realitas fisik tanah humus lingkungan dimana ia tumbuh, dan dia merefleksikan asal usul organik masyarakat, yang lebih kurang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Sejarah membuat kita tahu asal usul dan sejauh mana ketimpangan dan konflik-konflik (ekonomi, politik dan sosial) yang menjadi karakter evolusi suatu masyarakat; kebudayaan membuat kita mengetahui dinamika sintesa yang sedang dibangun dan didirikan oleh kesadaran sosial untuk mengatasi konflik-konflik ini di tiap tahap evolusinya, dalam pencariannya atas keselamatan dan kemajuan.

Seperti yang terjadi dengan bunga di dalam pot, dalam kebudayaan terdapat kapasitas (atau tanggung jawab) untuk membentuk dan menyuburkan pembibitan yang akan memastikan keberlanjutan sejarah, di saat yang sama memastikan prospek bagi evolusi dan kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa dominasi imperialis dengan menyangkal perkembangan historis masyarakat yang didominasi, sesungguhnya juga menyangkal perkembangan kebudayaan mereka. Juga dipahami kenapa dominasi imperialis, seperti halnya semua dominasi asing untuk kepentingan keamanannya sendiri, menghendaki penindasan kebudayaan, serta usaha langsung maupun tak langsung penghancuran elemen-elemen penting kebudayaan orang-orang yang didominasi ini.

Studi sejarah perjuangan pembebasan nasional menunjukkan bahwa secara umum perjuangan ini didahului oleh meningkatnya ekspresi kebudayaan yang terkonsolidasi progresif ke dalam usaha, sukses maupun tidak, untuk menegaskan identitas kebudayaan orang-orang yang didominasi, sebagai cara melawan kebudayaan yang menindas. Apapun kondisi faktor-faktor sosial dan politik suatu masyarakat dalam mempraktikkan dominasi ini, di dalam kebudayaan lah secara umum kita temukan bibit-bibit perlawanan, yang selanjutnya menstrukturkan dan membangun gerakan pembebasan.

Menurut kami, fondasi pembebasan nasional terletak pada hak mutlak yang dimiliki setiap orang untuk memiliki sejarah mereka sendiri, apapun formulasi yang mungkin diadopsi pada level hukum internasional. Tujuan pembebasan nasional, oleh karena itu, adalah untuk merebut kembali hak tersebut, yang dikuasai oleh dominasi imperialis, yakni: pembebasan terhadap proses pengembangan kekuatan-kekuatan produktif nasional. Oleh karena itu, pembebasan nasional terjadi ketika, dan hanya saat, kekuatan-kekuatan produktif nasional seluruhnya bebas dari segala jenis dominasi asing. Pembebasan kekuatan-kekuatan produktif, dan hasilnya berupa kemampuan untuk menentukan moda produksi yang paling tepat bagi evolusi masyarakat yang terbebaskan, mesti membuka prospek-prospek baru bagi perkembangan budaya masyarakat yang bersangkutan, dengan mengembalikan kepada masyarakat itu, semua kapasitasnya untuk menciptakan kemajuan.

Rakyat yang membebaskan dirinya dari dominasi asing akan bebas secara kultural hanya jika, mereka kembali ke jalan menanjak kebudayaan mereka sendiri, yang disuburkan oleh kenyataan hidup di sekelilingnya, dan yang menolak pengaruh berbahaya maupun segala macam penundukan pada kebudayaan asing, tanpa mencampuradukkan dan meremehkan pentingnya sumbangan positif dari penindas dan kebudayaan lain. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa jika dominasi imperialis memiliki kebutuhan mempraktikkan penindasan kultural, maka pembebasan nasional pasti merupakan tindakan kebudayaan.

Di atas landasan itulah, kita boleh anggap pembebasan nasional merupakan ekspresi politik terorganisir dari kebudayaan rakyat yang melakukan perjuangan ini. Untuk alasan inilah, mereka yang memimpin gerakan ini mesti memiliki suatu gagasan yang jelas terhadap nilai kebudayaan dalam kerangka perjuangan, dan mesti memiliki pengetahuan menyeluruh tentang kebudayaan masyarakat, tak peduli tingkat perkembangan ekonomi mereka.

Di era kita ini, kita sudah terbiasa setuju bahwa semua masyarakat memiliki kebudayaan. Era tersebut sudah berlalu ketika, dalam upaya memenyebarkan dominasi atas suatu masyarakat, kebudayaan dianggap embel-embel (pelengkap) saja dari masyarakat atau bangsa yang memiliki privilese (hak istimewa); dan ketika, baik karena ketolololan maupun kekejaman, kebudayaan dicampur aduk dengan kemampuan teknis, jika tidak warna kulit atau bentuk bola mata seseorang. Gerakan pembebasan, sebagai wakil dan pembela kebudayaan rakyat, mesti sadar pada fakta bahwa apapun kondisi material masyarakat yang diwakilinya, masyarakat adalah pencipta sekaligus pemilik kebudayaan. Gerakan kebudayaan mesti lebih jauh lagi mewakili karakter massa, karakter popular kebudayaan—yang bukan dan tidak akan pernah berupa privilese (hak istimewa) dari satu sektor masyarakat atau lebih.

Dalam analisis menyeluruh terkait struktur sosial, yang harus bisa dibuat oleh setiap gerakan pembebasan dalam hubungannya dengan kemendesakan perjuangan, karakterisitik kebudayaan setiap kelompok dalam masyarakat memiliki tempat sangat penting. Karena, walau kebudayaan itu memiliki karakter massal, tetapi ia tidak seragam, tidak secara merata berkembang disemua sektor masyarakat. Sikap setiap kelompok masyarakat terhadap perjuangan pembebasan tak saja diarahkan oleh masing-masing kelompok sosial itu terhadap perjuangan pembebasan, yang juga diarahkan oleh kepentingan ekonomi, namun juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaannya.

Bahkan harus diakui bahwa perbedaan-perbedaan di level kebudayaan ini menjelaskan perbedaan perilaku masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok sosial ekonomi yang sama terhadap gerakan pembebasan. Pada titik itulah kebudayaan menjadi sangat penting bagi setiap individu: pemahaman dan pengintegrasian diri kedalam lingkungannya, pengenalan persoalan-persoalan mendasar dan aspirasi pokok masyarakatnya, penerimaan kemungkinan perubahan dalam arah kemajuan.

Dalam kondisi spesifik di negeri kita—dan kami pikir seluruh Afrika—distribusi horizontal dan vertikal tingkat kebudayaan dalam beberapa hal cukup kompleks. Sebenarnya tingkat kualitas dan kuantitas kebudayaan itu beragam sangat signifikan, dari kampung-kampung ke kota-kota; dari satu kelompok etnik ke kelompok etnik lainnya; dari satu kelompok usia ke kelompok usia lainnya; dari petani ke pekerja upahan atau ke intelektual masyarakat asli yang sedikit banyak telah berbaur (terasimilasi); dan, seperti yang telah disebutkan, bahkan dari individu ke individu dalam kelompok sosial yang sama. Inilah fakta hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh gerakan pembebasan.

Dalam masyarakat dengan struktur sosial horizontal, contohnya seperti Balante (etnis yang ada di Guinea Bissau—pent), distribusi tingkat kebudayaan mereka kurang lebih seragam, variasinya saling-terkait unik dengan karakteristik individu dan kelompok berbagai usia. Di sisi lain, dalam masyarakat dengan struktur vertikal, seperti Fula (etnis di Guinea Bissau—pent), terdapat variasi penting pada piramida sosial dari atas sampai bawah. Perbedaan dalam struktur sosial ini sekali lagi menggambarkan kaitan erat antara kebudayaan dan ekonomi, dan juga menjelaskan perbedaan dalam perilaku umum, atau sekotral, kedua kelompok etnik ini dalam kaitannya dengan pergerakan pembebasan.

Memang benar bahwa keragaman kelompok-kelompok etnis dan sosial menambah kompleks usaha untuk menentukan peran kebudayaan dalam gerakan pembebasan. Namun sangat penting untuk tidak kehilangan visi terhadap mendesaknya kepentingan perjuangan pembebasan, bahkan ketika kelas sosial tampaknya masih di tahap perkembangan embrionik.

Pengalaman dominasi kolonial menunjukkan bahwa, dalam upaya mempertahankan eksploitasi, penjajah tidak saja menciptakan sistem untuk merepresi kehidupan kebudayaan orang-orang yang dijajah; mereka juga membangun dan memprovokasi keterasingan kebudayaan sebagian masyarakat, baik melalui apa yang disebut asimilasi masyarakat asli, maupun dengan menciptakan jurang sosial antara elit masyarakat asli dengan massa rakyatnya. Hasil dari proses pemecahbelahan atau pendalaman keterpecahan di dalam masyarakat ini, yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat, khususnya borjuis kecil perkotaan atau petani, mengasimilasi mentalitas kolonial, menganggap dirinya secara kultural superior atas rakyatnya sendiri dan mengabaikan atau memandang rendah nilai-nilai kebudayaan mereka sendiri. Situasi ini, yang menjadi karakteristik mayoritas intelektual terjajah, dikonsolidasikan oleh penambahan keistimewaan sosial kelompok terasing atau terasimilasi yang berdampak langsung pada perilaku individu di dalam kelompok ini terhadap gerakan pembebasan.

 Oleh karena itu perubahan kembali pikiran—perangkat mental—terkait erat dengan integrasi rakyat sesungguhnya ke dalam pergerakan pembebasan. Perubahan pikiran ini—misalnya bagi kami adalah re-Afrikanisasi—bisa terjadi sebelum perjuangan, namun dituntaskan hanya selama perjuangan berlangsung, melalui kontak sehari-hari dengan massa rakyat di dalam penyatuan jiwa pengorbanan yang dibutuhkan oleh perjuangan.

Namun demikian, kita mesti mengantisipasi fakta bahwa, berhadapan dengan kemungkinan kemerdekaan politik, ambisi dan oportunisme yang gerakan pembebasan biasanya alami, dapat membawa individu-individu yang belum bertransformasi masuk ke dalam perjuangan. Mereka ini, berdasarkan tingkat pendidikannya, pengetahuan ilmiah atau teknisnya, namun tanpa melepas semua bias-bias kelas sosial mereka, dapat memperoleh posisi tertinggi dalam gerakan pembebasan. Oleh karena itu kewaspadaan, di ranah kebudayaan maupun politik, adalah keharusan. Karena, dalam gerakan pembebasan dimanapun juga, tak semua yang berkilau itu emas: pemimpin politik—bahkan yang paling terkenalpun—secara kebudayaan adalah orang yang terasing. 

Namun, karakteristik-karakteristik kelas sosial pada kebudayaan ini bahkan lebih kentara di dalam perilaku kelompok-kelompok yang mendapat hak istimewa di wilayah-wilayah perkampungan/pedalaman, khususnya dalam hal ini kelompok-kelompok etnik dengan struktur sosial yang vertikal, yang padahal, pengaruh alienasi kultural (keterasingan budaya) atau asimilasi tidak ada atau tidak berlaku. Inilah contoh kelas penguasa Fula. Di bawah dominasi kolonial, ototiras politik kelas ini (kepala suku tradisional, keluarga-keluarga bangsawan, pemimpin-pemimpin agama) hanya papan nama, dan massa rakyat tahu bahwa otoritas sebenarnya ada pada, dan dijalankan oleh, pemerintah kolonial. Namun demikian, kelas penguasa melindungi inti dari otoritas kebudayaan dasarnya terhadap massa dan hal itu memiliki dampak politik yang sangat penting.

Kolonial mengetahui realitas ini, sehingga mereka merepresi atau menghambat aktivitas kebudayaan penting di pihak massa yang berada di lapis paling bawah piramida sosial, dengan memperkuat dan melindungi prestise (keistimewaan) dan pengaruh kebudayaan kelas penguasa di lapisan teratas piramidanya. Penjajah menempatkan kepala-keapala suku untuk mendukungnya dan, yang dalam beberapa hal, diterima oleh massa; dia memberi para kepala suku itu keistimewaan materi seperti pendidikan pada anak-anak tertua mereka, menciptakan hierarki kesukuan yang sebelumnya tidak ada, membangun hubungan dekat dengan para pemimpin agama, membangun mesjid, mengorganisir perjalanan ke Mekkah, dst. Dan yang terpenting, melalui organ represi pemerintahan kolonial, ia menjamin keistimewaan ekonomi dan sosial kelas penguasa dalam hubungannya dengan massa. 

Tetapi juga tidak mustahil bahwa, dikalangan kelas-kelas penguasa ini, akan ada kelompok-kelompok atau individu yang bergabung ke dalam gerakan pembebasan, meskipun tidak sebanyak dibandingkan “borjuis kecil” yang terasimilasi. Beberapa pemimpin agama dan pemimpin tradisional bergabung di masa-masa awal perjuangan atau selama pembangunannya, memberi kontribusi tulus pada perjuangan pembebasan.

Namun lagi-lagi kewaspadaan menjadi kewajiban: mereka yang memendam prasangka-prasangka kelasnya, yakni individu-individu dalam kategori ini, secara umum melihat bahwa gerakan pembebasan adalah satu-satunya cara, dengan memanfaatkan pengorbanan massa, untuk menghancurkan penindasan kolonial kelas mereka sendiri lalu dengan cara ini mendirikan kembali dominasi total politik dan kebudayaan atas rakyat.

Dalam kerangka umum menantang dominasi imperialis kolonial dan dalam situasi aktual yang dimaksud, diantara sekutu penindas paling loyal kita itemukan beberapa pejabat tinggi dan intelektual dari profesi-profesi liberal, orang-orang yang terasimilasi, dan sejumlah besar wakil-wakil kelas penguasa dari kampung-kampung/pedalaman. Fakta ini memberi ukuran terhadap pengaruh (positif maupun negatif) kebudayaan dan prasangka kultural dalam hal pilihan politik ketika seseorang dikonfrontasi gerakan pembebasan. Hal ini juga menunjukkan keterbatasan pengaruh kebudayaan dan keunggulan faktor kelas dalam perilaku kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Pejabat tinggi atau intelektual yang terasimilasi, yang benar-benar terasing secara kebudayaan, menampakkan dirinya berposisi politik sama dengan pemimpin tradisional atau agama yang tidak mengalami pengaruh-pengaruh kebudayaan asing.

Bagi kedua jenis kategori orang ini, pertama-tama mereka menempatkan tuntutan atas asal usul budaya—serta melawan aspirasi rakyat—keistimewaan ekonomi dan sosial mereka sendiri, kepentingan kelas mereka sendiri. Itulah kenyataan kebenaran yang tidak bisa diabaikan oleh gerakan pembebasan tanpa beresiko berkhianat pada tujuan-tujuan perjuangan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.
Tanpa meminimalisir kontribusi positif yang dibawa kelas-kelas yang diistimewakan itu ke dalam perjuangan, gerakan pembebasan harus, pada level kultural maupun politik, melandaskan aksinya pada kebudayaan massa, seberapa pun ragamnya level kebudayaan di suatu negeri. Pertempuran kebudayaan melawan dominasi kolonial—sebagai fase pertama gerakan pembebasan—dapat direncanakan secara efisien hanya atas dasar kebudayaan di kampung-kampung dan massa pekerja perkotaan, termasuk “borjuis kecil’ nasionalis (revolusioner) yang telah di re-afrikanisasi atau yang sudah siap untuk mengubah kembali kebudayaan (rekonversi kebudayaan). Apapun kompleksitas yang mungkin terjadi atas kenyataan kebudayaan paling dasar ini, gerakan pembebasan mesti sanggup membedakan di dalamnya mana yang esensi (penting) mana yang nomer dua; yang positif dari yang negatif; yang progresif dari yang reaksioner, untuk menentukan pedoman yang memberi makna pada kebudayaan nasional secara progresif.

Agar kebudayaan memainkan peran penting dalam kerangka gerakan pembebasan, gerakan harus mampu melindungi nilai-nilai budaya dari setiap kelompok sosial yang nyata, dari setiap kategori, untuk mencapai perjumpaan dari nilai-nilai ini demi kepentingan perjuangan, memberikannya dimensi baru—yakni dimensi nasional. Diperhadapkan oleh kebutuhan itu, perjuangan pembebasan adalah, pertama-tama, merupakan perjuangan demi kelestarian dan keselamatan nilai-nilai budaya rakyat sekaligus untuk harmonisasi dan pengembangan nilai-nilai budaya ini di dalam kerangka nasional.

Catatan Kaki:
1. Eduardo Mondlane, adalah Presiden pertama Front Pembebasan Nasional Mozambik (FRELIMO). Dia dibunuh oleh agen Portugis 3 Feb. 1960
Share on Google Plus

About Knpb Sektor Dagiito

0 komentar:

Poskan Komentar